Logo

Didalam mendirikan suatu badan usaha terdapat 2 jenis tipe badan usaha, yaitu badan usaha yang ber badan hukum, seperti PT, yayasan, koperasi, dan bumn, selain itu ada pula jenis badan usaha yang tidak ber badan hukum, seperti UD, PD, Firma, dan CV. Dalam membangun sebuah badan usaha, kita harus memperhatikan beberapa prosedur peraturan perizinan, sebagai berikut :


1. Tahapan Pengurusan Izin Pendirian
Bagi perusahaan skala besar hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan Letter of Intent yang dapat berupa izin sementara, izin tetap hinga izin perluasan. Untk beerapa jenis perusahaan misalnya, sole distributor dari sebuah merek dagang, Letter of Intent akan memberi turunan berupa Letter of Appointment sebagai bentuk surat perjanjian keagenan yang merupakan izin perluasan jika perusahaan ini memberi kesempatan pada perusahaan lain untuk mendistribusikan barang yang diproduksi. Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan, sebagai berikut :

• Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Bukti diri.

• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), diperoleh melalui Dep. Perdagangan.
• Surat Izin Usaha Industri (SIUI), diperoleh melalui Dep. Perindustrian.
• Izin Domisili.
• Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
• Izin dari Departemen Teknis.

• Para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama,jabatan dan alamat.
• Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan
  jumlah barang / jasa yang diperjanjikan.
• Hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam perjanjian.
• Nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat - syarat pembayaran.
• Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci.
• Tempat dan jangka waktu penyelesaian / penyerahan dengan disertai jadual waktu
  penyelesaian / penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya.
• Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan / atau ketentuan mengenai
  kelaikan.
• Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi
  kewajibannya
• Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak.
• Ketentuan mengenai keadaan memaksa.
• Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam
  pelaksanaan pekerjaan.
• Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja.
• Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan.
• Ketentuan mengenai penyelesaian pekerjaan.